Tuesday December 12 , 2017
Text Size
   

sipatuo  vt2

Percepat Izin Berusaha, Pemerintah Terbitkan Perpres

DPMPTSPTK Selayar - Dalam waktu dekat, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui regulasi anyar tersebut, Pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai standar pelayanan, memberikan kepastian waktui dan biaya dalam proses perizinan, berikut meningkatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah.

Di samping memperbaiki standar pelayanan perizinan yang lebih efisien, Perpres ini mengusung

kebijakan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Nantinya segala bentuk perizinan akan diakomodir dalam sistem perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi (single submission).

"Kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan. Kalau diperhatikan juga membentuk sekaligus memanfaatkan sistem teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission). Begitu Perpres diteken, semua akan dimulai. Kapan Perpres diteken? Tunggu aja 3-4 hari," ujar Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat mengumumkan kebijakan ekonomi yang baru di Gedung Bursa Efek (BEI), Kamis (31/8).

Darmin tidak menampik bahwa kondisi pelayanan perizinan di Tanah Air masih belum optimal. Dia lantas mencontohkan perizinan yang bersifat parsial, sekuensial (berurutan), bahkan belum seluruhnya menggunakan sistem teknologi informasi.

Pun, waktu penyelesaian dan biaya perizinan relatif tidak jelas sehingga menimbulkan paradigma negatif di mata pelaku usaha terkait tubuh birokrasi selaku pemberi izin. Beberapa indikator menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi, meski tumbuh tetapi masih di bawah target yang ditetapkan.

Misalnya, arus investasi global ke Indonesia masih rendah sekitar 1,97% dari rata-rata per tahun periode 2012-2016 sebesar US$1.417,58 miliar. Selain itu, capaian target rasio investasi sekitar 32,7% sepanjang 2012-206, juga berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Realisasi investasi periode 20120-2016 tercatat masih rendah dibandingkan dengan pengajuan atau komitmen investasi, yakni pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) 27,5% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 31,8%. Pertumbuhan investasi nyatanya juga belum merata di mana terdapat disparitas Pulau Jawa masih menjadi mayoritas di atas 50%.

"Kendati Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, namun realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan berusaha," imbuhnya.(MI Jumat 1 September 2017)
Category: Berita

Top 10 Izin Terbit

baganalur

vt