Friday August 17 , 2018
Text Size
   

oss1                     cloud                   vt2

TIM MONEV KPK : E-Budgeting Sebagai Langkah Untuk Menghindari Praktek Korupsi Dalam Pelayanan Perizinan

KPK MonevDPMPTSTK Selayar - Tim Monev Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi terkait rencana aksi program Pemberantasan Korupsi yang terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Selasa (12/12/2017). Tim monev KPK Hery Nurudin dan Dwi Aprilia Linda Astuti, didampingi oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Ar. Krg. Magassing, S.H., M.H., bersama Kasubag. Perencanaan Inspektorat Dian Ady Luhur, S.H., M.H.

Tim Monev KPKmenekankan agar dalam Pelayanan Perizinan DPMPTSPTK menerapan sistem pengelolaam keuangan

secara elektronik (E-Budgeting) untuk menghindari adanya praktek korupsi, sistem pembayaran diwajibkan melalui transaksi non tunai. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SK tanggal 17 April 2017 Perihal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Selain E-Budgeting Tim Monev KPK juga menekankan agar seluruh Perizinan yang ada harus segera dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk melaksanakanPelayanan Prima secara maksimal kepada masyarakat. KPK juga menyarankan agar dalam formulir terdapat layanan kontak pengaduan dan menyiapkan tempat yang nyaman bagi masyarakat yang akan melakukan konsultasi terkait layanan perizinan.

Category: Berita

Top 10 Izin Terbit

baganalur