Monday February 26 , 2018
Text Size
   
sipatuo vt2
TRACKING PERIZINAN
 

Tentang Kami

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

 Perizinan

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang terkadang berbelit-belit, tidak trasparan, dan perlu biaya extra. Masyarakat sering kali bolak-balik

dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu perizinan. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidak-jelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Berdasarkan fakta tersebut melalui Departemen Dalam Negeri meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangan Pelayanan Perizinan yang terpadu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Satu Atap di Daerah. Sehubungan dengan itu dikeluarkan juga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Publik. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Dalam merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Selayar. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan tersebut dimana salah satu perangkat daerah yang dibentuk adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK).

Yang menjadi permasalah saat ini adalah perbedaan bentuk-bentuk pelayanan terpadu di tiap-tiap Daerah, mulai dari proses pembentukannya, model, ruang lingkup, mekanisme dan prosedur sehingga untuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Kepuluan Selayar harus memulai dari titik nol, dikarenakan mulai dari penyerahan sebagian kewenangan tentang perizinan melalui Peraturan Bupati Nomor 22.a Tahun 2017 .

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan dalam bidang Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

2. Fungsi

  1. Pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai kewenangan kantor;
  2. Pelayanan non perizinan;
  3. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
  4. Pelayanan terhadap penghubung dan pengaduaan di bidang perizinan dan non perizinan;
  5. Pengelolaan urusan tata usaha kantor;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;

 

VISI DAN MISI

 

 

 

 

 

Category: Non Artikel

Top 10 Izin Terbit

baganalur